www.jurnalkota.co.id

Oleh: Zarkasya Umniyah ‘Ulya, S.Hum.
Aktivis Muslimah Yogyakarta

Subsidi semestinya menjadi penopang bagi masyarakat yang kesulitan memenuhi kebutuhan hidup. Karena itu, penataan penerima subsidi harus memastikan bantuan menjangkau mereka yang membutuhkan, tanpa menciptakan hambatan baru bagi rakyat kecil.

Prinsip tersebut penting dalam mencermati wacana penggunaan kelompok desil sebagai dasar penyaluran subsidi energi. Pertanyaannya, sejauh mana pengelompokan kesejahteraan mampu menggambarkan kondisi ekonomi masyarakat secara akurat?

Pembahasan ini juga perlu membedakan rencana kebijakan dengan ketentuan yang sudah berlaku. Dalam pernyataannya pada 16 Oktober 2026, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut pembatasan pembelian Pertalite bagi kelompok desil 9 dan 10 masih dikaji dan belum diputuskan. Karena itu, penggunaan desil untuk membatasi pembelian Pertalite belum dapat disebut sebagai kebijakan yang telah diterapkan.

Meski masih berupa rencana, dampaknya terhadap masyarakat perlu dicermati sejak awal. Penataan akses terhadap energi harus mempertimbangkan kebutuhan sehari-hari, kemampuan ekonomi keluarga, dan kesiapan mekanisme pendataan.

Bagi masyarakat berpenghasilan rendah, pengeluaran untuk memasak dan transportasi berkaitan langsung dengan keberlangsungan hidup. Perubahan akses maupun biaya energi dapat memengaruhi kemampuan mereka memenuhi kebutuhan lain.

Karena itu, pembahasan subsidi LPG dan dukungan harga BBM seperti Pertalite tidak semestinya berhenti pada pertanyaan siapa yang boleh membeli dan siapa yang harus dibatasi. Negara juga perlu memastikan masyarakat yang membutuhkan tetap dapat memperoleh energi dengan mudah dan terjangkau.

Ketepatan data menjadi penentu

Pengelompokan berdasarkan desil dapat membantu pemerintah menentukan sasaran kebijakan. Namun, manfaatnya bergantung pada ketepatan data yang digunakan.

Apabila klasifikasi tidak sesuai dengan kondisi ekonomi keluarga, masyarakat yang membutuhkan berisiko kehilangan akses terhadap bantuan. Sebaliknya, kelompok yang lebih mampu dapat tetap menerima manfaat apabila informasi mengenai kesejahteraannya tidak diperbarui.

Kondisi ekonomi rumah tangga juga dapat berubah. Kehilangan pekerjaan, menurunnya pendapatan usaha, atau bertambahnya beban perawatan anggota keluarga dapat melemahkan kemampuan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Perubahan semacam ini perlu terakomodasi dalam pendataan.

Oleh sebab itu, pembaruan data harus menjadi bagian penting dari penataan subsidi. Kategori administratif tidak boleh diperlakukan sebagai gambaran yang selalu tepat mengenai kehidupan sebuah keluarga.

Masyarakat juga perlu diberi ruang untuk memeriksa dan mengoreksi data mereka. Mekanisme pengaduan harus mudah diakses, memiliki prosedur yang jelas, serta disertai kepastian tindak lanjut.

Jangan sampai warga harus berulang kali mengurus dokumen atau mendatangi berbagai instansi untuk membuktikan bahwa mereka memang membutuhkan bantuan. Kesalahan pendataan semestinya diselesaikan melalui pelayanan yang tanggap.

Mengukur keberpihakan dari pelaksanaan

Penataan subsidi diperlukan agar anggaran publik memberikan manfaat kepada kelompok yang tepat. Namun, ketepatan sasaran harus berjalan bersama kemudahan akses.

Mekanisme distribusi perlu dirancang secara transparan dan sederhana. Masyarakat harus mengetahui dasar penentuan penerima, persyaratan yang diperlukan, serta langkah yang dapat ditempuh apabila terjadi kekeliruan.

Pemerintah juga perlu mempertimbangkan warga yang memiliki keterbatasan akses teknologi maupun kesulitan mengurus administrasi. Pendampingan dan layanan langsung tetap dibutuhkan agar prosedur tidak menjadi penghalang.

Dalam pelaksanaannya, evaluasi kebijakan harus mencakup pengalaman masyarakat. Apakah warga yang membutuhkan dapat memperoleh energi dengan harga terjangkau? Apakah pengaduan mereka ditangani? Apakah kesalahan data dapat diperbaiki sebelum menimbulkan beban yang lebih besar?

Jawaban atas pertanyaan tersebut menjadi ukuran penting keberpihakan sebuah kebijakan.

Negara memiliki tanggung jawab untuk mengelola anggaran sekaligus melindungi masyarakat. Pengaturan subsidi perlu mempertemukan kedua tanggung jawab itu melalui data yang akurat, distribusi yang dapat diawasi, dan pelayanan yang mudah dijangkau.

Subsidi berbasis desil pada akhirnya harus dinilai dari dampaknya terhadap kehidupan rakyat. Jika hendak diterapkan, pemerintah perlu memastikan bahwa pengelompokan tersebut membantu menjangkau masyarakat yang membutuhkan.

Keberhasilan penataan subsidi terlihat ketika rakyat kecil tetap mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Jangan sampai upaya memperbaiki ketepatan sasaran justru membuat mereka tersisih akibat kesalahan data dan rumitnya prosedur.**