Jakarta, jurnalkota.co.id
Proyek pembangunan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Jalan Pesanggarahan di Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, menuai kecaman dari warga. Pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT Varas Ratubadis Prambanan dengan pengawasan PT Daffa Brothers Cons ini dinilai berjalan tanpa perencanaan komunikasi yang baik, bahkan tanpa Sosialisasi kepada masyarakat.
Ketua RW 09 Kembangan Selatan, Masim, mengatakan, bahwa sejak awal pembangunan, pihak kontraktor maupun Dinas Bina Marga tidak pernah melibatkan warga terkait pelaksanaan Pembangunan Jembatan Penyebrangan Orang (JPO).
“Dari awal pembangunan JPO sampai sekarang, tidak ada sosialisasi kepada warga kami maupun pihak Kelurahan. Kontraktor berulang kali berjanji akan melakukan sosialisasi, tetapi sampai hari ini belum ada realisasi,” tegasnya.
Kurangnya Sosialisasi tersebut menimbulkan dampak nyata bagi warga. Salah satunya adalah kemacetan parah di sekitar Jalan Pesanggarahan akibat proyek tersebut, Jalan yang sebelumnya bisa dilalui dua jalur kini hanya menyisakan satu jalur, sehingga mengganggu mobilitas warga.
“Akibat proyek ini, dari dua jalur jadi satu jalur. Aktivitas kami terganggu setiap hari,” ujar Masim.
Tak hanya itu, akses trotoar yang biasa digunakan pejalan kaki menuju Ranch Market maupun untuk keluar masuk kampung juga ikut terdampak. Posisi proyek yang berada di jalan utama membuat warga kesulitan melintas.
“Trotoar yang biasa digunakan pekerja dan warga sekitar terhalang, padahal ini jalur vital. Begitu juga dengan anak Sekolah dan para orang tua yang mengantarkan anaknya pulang/pergi harus berjalan di sisi bahu Jalan pembangunan JPO tersebut, ketus Masim.
Kurang Transparan
Proyek JPO yang termasuk dalam Program Penyelenggaraan Jalan. Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta. Tahun Anggaran 2025 ini direncanakan berlangsung selama 210 hari kalender berdasarkan SPMK Nomor 957/TM.12.27. Namun, hingga kini warga menilai tidak ada transparansi dari pihak Kontraktor maupun pemerintah terkait dampak proyek maupun rencana penanganannya. Bahkan, anggaran Proyek tersebut tidak dicantumkan pada papa Proyek.
Warga mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, agar kontraktor sebagai pelaksana pembangunan JPO dalam hal ini
PT Varas Ratubadis Prambanan,
segera turun tangan untuk memberikan kejelasan, melakukan Sosialisasi, dan mencari solusi agar proyek ini tidak terus menambah beban masyarakat, dan tidak mengabaikan warga sekitar.
Sementara itu, Kepala Dinas (Kadis) Bina Marga DKI Jakarta Heru Suwondo Saat dikonfirmasi media via WhatsApp, hingga berita ini ditayangkan masih belum menjawab konfirmasi media terkait permasalahan diatas. (Haris).
