www.jurnalkota.co.id
Oleh Muzaidah (Aktivis Dakwah Muslimah)
Dibalik hiruk-pikuk pembangunan kota Medan dan janji manis pemerintah soal ”kota ramah masyarakat”, ada nyawa rakyat yang dipertaruhkan, lantaran kondisi jalan yang tidak mulus dan sempit justru dibiarkan kendaraan besar untuk melintas. Sedangkan jalan itu penuh manusia beraktivitas, termasuk anak-anak. Akhirnya, berdampak pada kecelakaan yang tidak bisa dielakkan. Sungguh malang nasib si kecil yang bersimbah darah. Di sisi lain, tidak ada langkah konkret pemerintah untuk mengatasi masalah yang ada. Lantas, siapa yang benar-benar peduli menuntaskan persoalan ini? Apakah ada pada sistem atau pemerintah?
Masyarakat Medan-Marelan kembali dikejutkan dengan tewasnya seorang pelajar berusia 7 tahun berinisial EO terlindas truk di Jalan M. Basir. Dari keterangan saksi mata, sepeda motor yang ditumpangi korban bersenggolan dengan truk besar dari arah berlawanan. EO jatuh ke bawah truk dan kepalanya terlindas ban belakang. Ia meninggal di lokasi kejadian, Rabu, (16/7/25), (kompas.com, 17/07/2025).
Dari hasil data statistik, kecelakaan di Medan sedang mengalami peningkatan sebesar 18% dibandingkan tahun lalu. Banyak di antaranya melibatkan kendaraan berat yang melintas di kawasan padat penduduk, (medan.tribunnews.com, 14/05/2025).
Dinas Perhubungan mengakui belum maksimal dalam pengawasan dan pengaturan jalur kendaraan besar, karena keterbatasan personel dan anggaran dari pemerintah (detiksumut.com, 21/06/2025).
Kecelakaan tragis yang dialami EO bukanlah semata-mata karena kelalaian sopir truk atau korban. Melainkan, konsekuensi dari kebijakan tata kota yang buruk dan tidak menyediakan akses gratis untuk kendaraan besar. Seharusnya, negara menyediakan akses jalan tol sebagai jalanan khusus kendaraan besar dan disediakan secara gratis. Namun faktanya, tarif masuk jalan tol cukup mahal sehingga membuat sopir truk nekat melintas jalan M. Basir. Padahal jalan M. Basir merupakan daerah padat penduduk, penuh aktivitas warga, termasuk anak-anak. Ditambah lagi, di jalan M. Basir tidak ada pengawasan ketat dari pihak pemerintah agar kendaraan besar tidak melintas dan dampak kecelakaan bisa diminimalisir.
Akar masalahnya sudah jelas, pemerintah hanya berfokus pada efisiensi anggaran pembangunan, sehingga kendaraan besar seperti truk dibiarkan melintas di jalanan sempit dan tak layak dilewatkan. Gambaran negara dalam sistem kapitalis hanya berfokus dengan urusan finansial, untung-rugi, sementara urusan nyawa rakyat sering diabaikan. Tidak heran, kecelakaan antara kendaraan besar dan kecil akan terus terjadi, dan ini bukan karena kelalaian kedua belah pihak antara sopir truk dan korban saja, tetapi juga ada kelalaian pemerintah dan sistem yang tidak berorientasi pada keselamatan rakyat, melainkan hanya untuk kepentingan bisnis dan elite kapital.
Selain itu, kapitalisme menempatkan rakyat sebagai konsumen dan individu bebas. Orang tua disibukkan bekerja dan mencari nafkah karena kebutuhan hidup kian mahal, sedangkan anak-anak dibiarkan keluar rumah tanpa pengawasan dari kedua orang tua. Begitu juga dengan negara yang tidak menyediakan pengawasan ketat, seperti tidak hadirnya pihak kepolisian yang mengamankan ketertiban di jalan raya, diharapkan ketika kedapatan anak di bawah umur melintas jalan raya, polisi harus sigap membantunya. Ketika kedapatan kendaraan besar melintas di area yang dilarang, pihak polisi juga segera mengarahkan ke jalur yang sudah disediakan.
Ketika kecelakaan terus terjadi, solusi yang ditawarkan pemerintah hanyalah imbauan sesaat, melalukan razia, atau rencana penataan ulang yang tidak pernah dikerjakan dengan serius. Betapa tidak berharganya nyawa manusia di sistem kapitalis, sungguh memilukan. Inilah akibat dari penerapan sistem yang sudah salah mulai dari cabang hingga ke akarnya. Berita kecelakaan sering dikabarkan, tetapi solusi tuntasnya tidak pernah dirasakan rakyat, justru malah rakyat yang sering menjadi korban.
Berbeda dengan sistem kapitalis yang abai terhadap keselamatan rakyat, Islam hadir dengan penerapan sistem yang berlandaskan keimanan. Dalam sistem Islam, satu nyawa manusia sangatlah berharga dan tidak pernah dibiarkan hilang begitu saja. Bahkan Rasulullah menegaskan dalam hadisnya, ”Hilangnya dunia lebih ringan bagi Allah dibanding terbunuhnya seorang Muslim tanpa hak.” (h.r. Nasai).
Hal ini terlihat jelas pada masa kepemimpinan Utsmaniyah oleh khalifah Abdul Hamid II yang sangat memperhatikan keselamatan rakyat. Mulai dari tata kota yang dibangun berdasarkan kemaslahatan umat, tidak berdasarkan keuntungan bisnis. Khalifah Abdul Hamid II memerintahkan pembangunan jalan dan rel kereta api tidak dibangun melewati pemukiman padat penduduk untuk mencegah kecelakaan. Khalifah melarang penggunaan kendaraan besar melewati wilayah tersebut dan menempatkan pengawasan, seperti pihak polisi di tiap kecamatan.
Negara dalam sistem Islam akan sangat memperhatikan keselamatan rakyat, jalan-jalan umum dipantau dengan pengawasan ketat, sehingga aman dari risiko kecelakaan dan yang tidak baik. Khalifah akan memisahkan jalur khusus bagi pejalan kaki, transportasi publik, dan disediakan area khusus untuk kendaraan berat seperti truk dan lainnya. Selain itu, fasilitas transportasi publik akan disediakan dengan murah, aman, dan terjangkau untuk semua kalangan.
Suasana dalam sistem Islam senantiasa membuat rakyat merasa aman dan nyawa terjaga, karena kepemimpinan dalam sistem Islam bertanggungjawab dan terikat dengan hukum syariat yang telah Allah tetapkan, sehingga tidak ada kelalaian dan kezaliman sepanjang memimpin. Sebaliknya, sistem kapitalis berfokus pada keuntungan finansial dan elite kapital, rakyat dibiarkan menjadi korban atas kelalaian sistem dan kepemimpinannya.
Kecelakaan yang dialami EO bukan pertama kalinya, tetapi sudah berulang kali terjadi dan menjadi peringatan keras untuk kita semua. Tidak cukup menyalahkan sopir truk dan korban, tetapi harus ada usaha rakyat menuju perubahan secara sistemik, yakni dengan penerapan sistem Islam secara kafah. Karena, hanya dengan sistem Islam keselamatan rakyat akan senantiasa terjaga dan kejadian yang dialami EO tidak terulang kembali, bahkan soal kebutuhan rakyat pun akan dipenuhi secara adil dan merata.
Wallahualam bissawab.**
