Tanjungpinang, Portalakurat.id

Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang memperkuat koordinasi lintas sektor dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan keolahragaan melalui Rapat Tim Koordinasi Desain Olahraga Daerah (DOD), Kamis (17/9/2026).

Rapat yang digelar Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Kota Tanjungpinang itu melibatkan sejumlah perangkat daerah dan instansi terkait. Keterlibatan berbagai sektor dibutuhkan karena pembangunan olahraga tidak hanya berkaitan dengan pembinaan atlet, tetapi juga pendidikan, kesehatan, sosial, infrastruktur, hingga ekonomi.

Kegiatan dibuka Sekretaris Dispora Kota Tanjungpinang Faisal Fahlevi. Adapun pemaparan mengenai DOD disampaikan Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Dispora Kota Tanjungpinang Murdani Hadinata.

Murdani menjelaskan, DOD merupakan dokumen rencana induk kebijakan keolahragaan di tingkat daerah yang disusun sebagai turunan dari Desain Besar Olahraga Nasional (DBON).

Dokumen tersebut diharapkan menjadi pedoman dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan olahraga di Kota Tanjungpinang secara terarah dan berkelanjutan.

Menurut Murdani, ruang lingkup DOD tidak terbatas pada pembinaan olahraga prestasi. Kebijakan itu juga mencakup olahraga pendidikan dan olahraga masyarakat.

“DOD tidak hanya berbicara mengenai olahraga prestasi, tetapi juga bagaimana olahraga dapat menjadi bagian dari pembangunan daerah secara menyeluruh. Karena itu, diperlukan koordinasi dan sinergi lintas sektor,” ujar Murdani.

Libatkan Sejumlah Perangkat Daerah

Rapat Tim Koordinasi DOD melibatkan Dinas Komunikasi dan Informatika, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, serta Dinas Pekerjaan Umum.

Selain itu, hadir perwakilan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Sosial, Bagian Hukum, Bagian Kesejahteraan Rakyat, dan Kantor Kementerian Agama Kota Tanjungpinang.

Masing-masing perangkat daerah memperoleh penjelasan mengenai tugas yang perlu dipersiapkan dan dilaksanakan sesuai bidangnya dalam mendukung DOD.

Pembagian peran dibutuhkan agar program keolahragaan tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi terhubung dengan kebijakan pembangunan daerah lainnya.

Rapat juga memberikan gambaran mengenai tugas dan fungsi Tim Koordinasi DOD kepada perangkat daerah dan pemangku kepentingan yang memiliki keterkaitan dengan urusan keolahragaan.

Penyelenggaraan keolahragaan tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan. Regulasi itu tercatat berstatus berlaku dalam basis data Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. JDIH DPRD Kabupaten Semarang

Olahraga Didorong Perkuat Ekonomi

Murdani mengatakan, pembangunan olahraga juga memiliki keterkaitan dengan perekonomian masyarakat. Salah satu peluang yang dapat dikembangkan adalah industri olahraga di daerah.

Perwakilan Dinas Tenaga Kerja Kota Tanjungpinang, Iman, menyampaikan dukungan terhadap pelaksanaan DOD, khususnya dalam menyelaraskan program keolahragaan dengan peningkatan sumber ekonomi masyarakat.

Sinergi tersebut antara lain dapat diwujudkan melalui pengembangan dan pemasaran produk olahraga yang dibuat pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kota Tanjungpinang.

Pelaku UMKM binaan perangkat daerah dapat dilibatkan dalam penyediaan produk yang berkaitan dengan aktivitas olahraga. Dengan demikian, penyelenggaraan kegiatan olahraga diharapkan turut menciptakan peluang usaha dan memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat.

Pengembangan industri olahraga juga membutuhkan dukungan promosi, ketersediaan fasilitas, pembinaan pelaku usaha, dan penyelenggaraan kegiatan yang berkelanjutan. Karena itu, koordinasi antarlembaga dinilai menjadi bagian penting dalam penerapan DOD.

Kelompok Disabilitas dan Usia Rentan

Aspek inklusivitas turut dibahas dalam rapat tersebut. Perwakilan Dinas Sosial Kota Tanjungpinang, Muklis, mengingatkan adanya sejumlah kelompok masyarakat yang perlu diakomodasi dalam kebijakan keolahragaan.

“Ada kelompok disabilitas yang telah bergabung dalam NPCI, kelompok usia rentan, serta kelompok anak-anak yang juga berkaitan dengan urusan keolahragaan,” kata Muklis.

Menurut dia, kebutuhan kelompok-kelompok tersebut perlu diperhatikan dalam penyusunan program. Dengan begitu, akses terhadap kegiatan dan fasilitas olahraga dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas.

Perencanaan yang inklusif juga diperlukan agar pembangunan olahraga tidak hanya berorientasi pada pencapaian medali. Olahraga diharapkan menjadi sarana meningkatkan kesehatan, membangun interaksi sosial, dan memberikan ruang partisipasi bagi seluruh lapisan masyarakat.

Kehadiran National Paralympic Committee Indonesia (NPCI) juga menjadi bagian penting dalam pembinaan atlet penyandang disabilitas. Dukungan pemerintah diperlukan agar para atlet memperoleh kesempatan berlatih dan berkompetisi secara berkelanjutan.

Paradigma Pembangunan melalui Olahraga

Murdani mengatakan, kebijakan keolahragaan saat ini mengalami perubahan paradigma. Olahraga tidak lagi dipandang sebagai aktivitas yang berdiri sendiri, tetapi berkaitan erat dengan berbagai sektor kehidupan.

“Paradigma olahraga telah bergeser menjadi development through sport, yang artinya pembangunan dari berbagai sektor harus beriringan dengan sektor olahraga. Saat ini olahraga sudah melibatkan berbagai sektor kehidupan di masyarakat,” ujar Murdani.

Dalam konteks tersebut, olahraga dapat berkontribusi terhadap peningkatan kesehatan masyarakat, pembentukan karakter, penguatan hubungan sosial, pembinaan generasi muda, serta pertumbuhan ekonomi.

Sementara pembangunan fasilitas olahraga membutuhkan dukungan sektor pekerjaan umum, perumahan, dan pengelolaan aset. Pembinaan olahraga di sekolah memerlukan peran dinas pendidikan, sedangkan olahraga masyarakat berkaitan dengan sektor kesehatan, sosial, dan keagamaan.

Melalui rapat tersebut, Pemko Tanjungpinang berharap koordinasi antarpemangku kepentingan dapat semakin kuat dalam menyusun dan menjalankan kebijakan olahraga daerah.

Sinergi lintas sektor diharapkan mampu mewujudkan pembangunan olahraga yang terarah, inklusif, dan berkelanjutan serta memberi manfaat dalam bidang pendidikan, kesehatan, sosial, prestasi, dan ekonomi masyarakat.