Batam, Portalakurat.id
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kepulauan Riau (Kanwil Ditjenpas Kepri) menurunkan tim untuk menyelidiki persoalan pelayanan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan Kelas IIB Batam yang belakangan mendapat sorotan publik.
Tim tersebut mulai melakukan investigasi pada Kamis (17/9/2026), dengan meminta keterangan dari sejumlah pihak, termasuk petugas dan warga binaan.
Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan Kanwil Ditjenpas Kepri Encup Supriyadi mengatakan, langkah itu dilakukan untuk memastikan persoalan yang menjadi sorotan dapat diketahui secara utuh, objektif, dan berimbang.
“Sebagai bentuk respons atas dinamika yang berkembang, Kanwil Ditjenpas Kepri pada Kamis (17/9/2026) langsung menurunkan tim untuk melakukan investigasi dan mengumpulkan keterangan terkait persoalan yang menjadi sorotan,” kata Encup kepada wartawan, Jumat (18/9/2026).
Menurut Encup, pemeriksaan dilakukan secara objektif terhadap pihak-pihak terkait. Tim akan menghimpun informasi dari petugas maupun warga binaan di Lapas Perempuan Batam.
Keterangan tersebut kemudian akan menjadi bahan untuk mengungkap fakta secara transparan, akurat, dan menyeluruh.
Kanwil Ditjenpas Kepri, lanjut Encup, memandang kritik masyarakat dan pemberitaan media sebagai bagian dari kontrol sosial. Masukan yang disampaikan, termasuk melalui media sosial Instagram, akan digunakan sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki tata kelola dan kualitas pelayanan pemasyarakatan.
“Kritik tersebut dinilai sebagai bagian penting dari fungsi kontrol sosial untuk mendorong perbaikan pelayanan pemasyarakatan,” ujar Encup.
Tegaskan Tidak Anti-Kritik
Encup menegaskan bahwa Kanwil Ditjenpas Kepri terbuka terhadap kritik dan saran dari masyarakat. Sepanjang bersifat membangun, masukan tersebut akan diterima dan ditindaklanjuti sebagai bahan evaluasi.
“Kanwil Ditjenpas Kepri bukanlah lembaga yang anti-kritik. Sebaliknya, kami membuka pintu seluas-luasnya serta menyambut dengan baik setiap kritik dan saran yang sifatnya membangun dari siapa pun,” tegasnya.
Menurut dia, keterbukaan terhadap kritik dibutuhkan untuk menjaga mutu pelayanan sekaligus memastikan pelaksanaan tugas pemasyarakatan berjalan sesuai dengan ketentuan.
Evaluasi juga diperlukan agar pelayanan kepada masyarakat dan warga binaan dilakukan secara profesional, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan.
Kanwil Ditjenpas Kepri memastikan proses investigasi tidak hanya berhenti pada pengumpulan keterangan. Apabila ditemukan pelanggaran, langkah penindakan akan dilakukan sesuai dengan tingkat kesalahan dan ketentuan yang berlaku.
Terapkan Kebijakan “Zero Tolerance”
Encup mengatakan, Kanwil Ditjenpas Kepri menerapkan kebijakan zero tolerance atau tidak memberikan toleransi terhadap pelanggaran yang dilakukan pegawai dalam menjalankan tugas maupun memberikan pelayanan.
Kebijakan yang sama juga berlaku bagi warga binaan. Jika terbukti melanggar tata tertib, warga binaan akan dikenai tindakan sesuai dengan aturan yang berlaku.
“Tidak ada ruang bagi tindakan indisipliner, penyalahgunaan wewenang, atau praktik-praktik yang mencederai institusi,” kata Encup.
Jika hasil pemeriksaan menemukan adanya pelanggaran oleh pegawai, sanksi administratif akan diberikan secara tegas dan terukur. Penindakan disebut akan dilakukan tanpa membedakan pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.
Langkah tersebut, menurut Encup, merupakan bagian dari komitmen Kanwil Ditjenpas Kepri untuk menjaga integritas dan profesionalisme dalam penyelenggaraan pemasyarakatan.
Namun, ia belum memerinci bentuk kritik terhadap pelayanan Lapas Perempuan Batam maupun dugaan pelanggaran yang sedang diperiksa. Hasil investigasi juga belum disampaikan karena proses pengumpulan keterangan masih berlangsung.
Sampaikan Permohonan Maaf
Di tengah proses pemeriksaan, Kanwil Ditjenpas Kepri menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas kegaduhan dan ketidaknyamanan yang muncul dalam beberapa waktu terakhir.
Persoalan tersebut akan dijadikan bahan refleksi sekaligus evaluasi untuk melakukan pembenahan terhadap pelayanan pemasyarakatan.
Kanwil Ditjenpas Kepri juga menyatakan akan memprioritaskan perbaikan tata kelola pelayanan secara menyeluruh. Pembenahan diharapkan tidak hanya menyelesaikan persoalan yang sedang menjadi perhatian publik, tetapi juga mencegah permasalahan serupa terulang.
“Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat pelayanan yang profesional, transparan, akuntabel, dan berkeadilan, sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap jajaran pemasyarakatan di wilayah Kepulauan Riau,” tutur Encup.
